Program Bantuan Keluarga Harapan, Presiden Jokowi Imbau Masyarakat Cerdas Menggunakannya

Jakarta, Kirani – Keluarga adalah harta yang paling berharga. Tidak ada yang lebih tulus mencintai kita, kecuali keluarga kita sendiri. Banyak orang beranggapan keluarga merupakan pilar utama dalam membentuk kepribadian seseorang.

 

Dan menjadi harapan hampir banyak orang yakni memiliki keluarga yang tenang, tentram, bahagia dan sejahtera. Keluarga adalah rasa bahagia yang tak akan sirna, tempat yang nyaman untuk berbagi canda tawa dan suasana terbaik yang ada.

 

Pendek kata, keluarga adalah segala-galanya. Nah, sehubungan dengan keluarga, Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap I Tahun 2020 di Lapangan Rajawali, Kota Cimahi, pada Rabu, 29 Januari 2020.

 

Di dalam sambutannya, Presiden mengajak para keluarga penerima untuk menggunakan uang bantuan tersebut dengan bijak, terutama untuk membantu meningkatkan taraf hidup dan kesehatan keluarga dan anak-anak.

 

“Uang PKH boleh untuk membayar sekolah, beli buku, beli tas sekolah serta beli sepatu sekolah. Tidak boleh untuk beli pulsa, hati-hati. Bisa digunakan untuk membeli lauk pauk seperti daging, sayur maupun buah. Itu sudah jadi gizi baik bagi anak-anak kita,” kata Presiden.

 

Menurut Presiden, gizi bagi anak sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang dan kecerdasannya, apalagi di era persaingan seperti saat ini. Jika anak-anak sehat, lanjutnya, maka akan lebih mudah untuk meningkatkan kecerdasannya.

 

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

 

Gizi dan stunting

 

Presiden Jokowi juga mengatakan, “Kalau anak-anak kita gizinya baik, dia pasti akan sehat. Kalau dia sehat, sekolahnya juga pintar. Kalau kena stunting sulit kita meningkatkan pendidikan pada anak-anak kita,” demikian imbaunya.

 

Selain untuk membantu kesejahteraan dan kesehatan keluarga, kata Kepala Negara, masyarakat juga bisa menggunakan sebagian bantuan PKH untuk membuka usaha dalam rangka menambah penghasilan keluarga. Presiden berharap, nantinya para penerima manfaat PKH ini bisa mandiri dan sejahtera.

 

“Kalau usaha dengan modal PKH berhasil, modalnya kurang, kita akan alihkan ke KUR. Atau nanti bisa juga dengan pedampingan UMI. Sehingga kita akan bisa meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan keluarga kita,” jelasnya.

 

Kemudian melalui siaran pers Kementerian Sosial, Juliari Peter Batubara menyampaikan, hingga 17 Januari 2020 Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan sosial PKH senilai Rp7 triliun atau 24 persen dari total anggaran PKH Tahun 2020 sebesar Rp29,3 triliun.

 

Menurut Menteri Sosial, Juliari, pada tahun 2020, kebijakan PKH diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan nutrisi keluarga yang diharapkan dapat mendukung program nasional pencegahan stunting.

 

Presiden Joko Widodo menemui warga penerima bantuan Program Keluarga Harapan

 

Pencegahan Stunting melalui PKH

 

Hal ini sebagaimana dituangkan dalam visi dan misi pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.

 

“Untuk itu Kementerian Sosial telah melakukan perbaikan kualitas program dan memasukkan kegiatan terkait pencegahan stunting melalui PKH, serta menyesuaikan kebijakan melalui peningkatan indeks bansos,” kata Juliari.

 

Penyesuaian kebijakan tersebut berupa kenaikan indeks yang terdapat pada kategori ibu hamil dan anak usia dini. Sebelumnya, kedua masyarakat dalam kategori tersebut masing-masing menerima Rp 2,4 juta, dan kini meningkat menjadi Rp 3 juta.

 

Sementara itu, indeks bantuan untuk komponen yang lain masih tetap, yakni komponen pendidikan anak SD atau sederajat Rp 900.000 per tahun, komponen pendidikan anak SMP atau sederajat Rp1,5 juta per tahun, komponen pendidikan anak SMA atau sederajat Rp 2 juta per tahun, komponen penyandang disabilitas berat Rp 2,4 juta per tahun, dan komponen lanjut usia 70 tahun ke atas senilai Rp 2,4 juta per tahun.

 

Total bantuan PKH Tahap I yang disalurkan hari ini sebesar Rp172 miliar untuk Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini diikuti oleh 2.500 keluarga penerima manfaat (KPM), terdiri atas Kota Cimahi (1.200 KPM), Kota Bandung (500 KPM), Kabupaten Bandung Barat (500 KPM), dan Kabupaten Bandung (300 KPM).

 

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar dan Angkie Yudistia, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

 

 

Teks Hadriani. P/Sumber Sekretariat Presiden | Foto : Sekretariat Presiden

 

 

Facebook Comments