Jakarta, Kirani – Dalam berbagai aksi protes di Indonesia, selama paruh pertama Juni 2026, kaum perempuan tampil sangat menonjol. Di Jakarta, sejumlah perempuan terlibat dalam demonstrasi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut”. Di Bundaran HI, seorang ibu berdiri di hadapan aparat dan menyatakan dirinya hadir untuk melindungi mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasi. Di kawasan Kebon Sirih, seorang perempuan yang melintas spontan menghentikan motornya dan ikut berorasi mengkritik program makan bergizi gratis (MBG).
Di Jawa Barat, ibu-ibu memprotes sistem penerimaan siswa yang dinilai membingungkan dan tidak transparan. Di Sarolangun, Jambi, mereka memblokir Jalan Lintas Sumatera untuk memprotes dugaan pencemaran limbah pabrik sawit. Di Riau, para perempuan menggerebek lokasi perjudian yang dianggap merusak ekonomi keluarga. Di Brebes, Jawa Tengah, ibu-ibu turun ke jalan memprotes peredaran obat-obatan terlarang yang diduga dijual bebas di lingkungan tempat tinggal mereka.
Di sejumlah daerah lain, bahkan sejak jauh-jauh hari, perempuan semakin sering menjadi penggerak berbagai tuntutan. Sekilas, aksi-aksi itu tampak tidak terkait. Ada yang berbicara pendidikan, lingkungan, anti-perjudian, MBG, dan narkoba. Namun, sejatinya itu semua memiliki benang merah yang sama, yakni mereka berupaya mempertahankan ekonomi rumah tangga dan kualitas pembangunan.
Selama ini, pembangunan sering dipahami melalui angka-angka makro. Pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi, tingkat kemiskinan, atau nilai ekspor menjadi indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu negara. Namun, masyarakat menilai pembangunan dalam bentuk yang lebih konkret. Melalui biaya sekolah anak, misalnya. Atau kualitas lingkungan, keamanan, kesempatan kerja, kesehatan keluarga, dan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Di sisi lain, perempuan masih menjadi pengelola utama berbagai keputusan di banyak rumah tangga di Indonesia. Mereka mengatur konsumsi keluarga, mengelola pengeluaran, menentukan prioritas pendidikan anak, serta memastikan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Karena itulah perempuan sering menjadi kelompok pertama yang menyadari ketika terdapat kebijakan atau praktik sosial yang mulai menggerus kesejahteraan keluarga.
Ketika perempuan tidak hanya berada di ruang domestik, mereka kerap memperoleh kapasitas yang lebih besar untuk memengaruhi kehidupan sosial dan politik (Madden, 2021). Itu juga yang tampak di Indonesia. Perempuan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima dampak pembangunan, tetapi semakin tampil dalam mengevaluasi dan mengoreksi proses pembangunan.
Kasus protes ibu-ibu terhadap sistem penerimaan siswa di Jawa Barat menunjukkan bahwa mereka memperjuangkan aset ekonomi paling penting bagi masa depan keluarga, yakni akses pendidikan anak. Di Brebes, mereka melawan narkoba demi menjaga fondasi pembangunan. Penolakan terhadap perjudian mencerminkan upaya melindungi pendapatan rumah tangga dari kebocoran konsumsi. Aksi pemblokiran jalan di Sarolangun, Jambi menegaskan tuntutan atas keadilan lingkungan, agar biaya eksternal tidak ditanggung masyarakat.
Aksi ibu-ibu di Jakarta yang mendukung mahasiswa dalam memprotes kebijakan fiskal negara dan menolak MBG dapat dibaca sebagai ekspresi ekonomi-politik dari perspektif rumah tangga. Yang mereka pertahankan adalah kesejahteraan keluarga, stabilitas ekonomi rumah tangga, serta keberlanjutan sosial. Semua ini menegaskan perempuan sebagai aktor penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi dan sosial.
Perempuan memang kerap berfungsi sebagai mekanisme koreksi, baik terhadap kegagalan pasar (market failure) maupun kegagalan kebijakan (government failure). Mereka bereaksi ketika akses terhadap pendidikan dianggap terganggu, ketika kualitas lingkungan menurun, ketika pendapatan keluarga terancam oleh perjudian, atau ketika kualitas modal manusia terancam oleh narkoba.
Peran tersebut semakin menguat seiring perkembangan ekonomi digital. Penelitian Duflo (2012) menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan bukan hanya hasil pembangunan ekonomi, tetapi juga salah satu faktor yang mendorong pembangunan itu sendiri. Perempuan yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya ekonomi cenderung meningkatkan investasi pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.
Di era digital, proses tersebut berlangsung semakin cepat. Akses internet, media sosial, platform perdagangan elektronik, dan layanan keuangan digital telah memperluas kapasitas ekonomi perempuan. Kamberidou (2020) menunjukkan bahwa ekonomi digital membuka peluang baru bagi perempuan untuk menjadi pelaku usaha, membangun jaringan ekonomi, dan memperoleh kemandirian yang lebih besar. Pada saat yang sama, teknologi digital juga menurunkan biaya koordinasi dan mobilisasi sosial. Informasi menyebar lebih cepat, solidaritas lebih mudah dibangun, dan aspirasi masyarakat lebih mudah disuarakan.
Ristanović, Šostar, dan Hak (2024) juga memperlihatkan bahwa perempuan dengan keterampilan digital yang lebih baik cenderung memiliki tingkat partisipasi ekonomi dan keterlibatan pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, digitalisasi tidak hanya memperluas kesempatan ekonomi perempuan, tetapi juga memperkuat kapasitas mereka sebagai warga negara yang aktif.
Karena itu, berbagai aksi yang melibatkan kaum ibu dalam beberapa waktu terakhir seharusnya tidak dibaca sebagai fenomena yang berdiri sendiri-sendiri. Di balik protes terhadap pendidikan, lingkungan, perjudian, narkoba, maupun berbagai kebijakan publik lainnya, terdapat perubahan yang lebih mendasar dalam struktur pembangunan Indonesia. Semakin besar kontribusi perempuan terhadap ekonomi keluarga dan ekonomi digital, semakin besar pula kepedulian mereka terhadap kualitas pembangunan.
Kini perempuan semakin tampil sebagai pihak yang mengawasi arah pembangunan. Mereka menjadi kelompok pertama yang merasakan ketika pembangunan mulai menjauh dari tujuan kesejahteraan masyarakat. Mereka pula yang sering kali paling awal memberikan peringatan ketika kualitas modal manusia, modal sosial, atau modal lingkungan mulai terancam.
Jadi, protes yang mereka lontarkan bukan sekadar protes. Itu juga mencerminkan kekuatan sosial-ekonomi beruapa para perempuan yang tidak lagi hanya mengelola rumah tangga, tetapi juga ikut mengoreksi arah pembangunan agar tetap berpijak pada kepentingan masyarakat. Toh, pembangunan yang baik bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi juga yang mampu menjaga kualitas manusia, lingkungan, dan kehidupan keluarga yang menjadi fondasi utama kemajuan bangsa.
Teks : Hardy R. Hermawan (Jurnalis, Peneliti Praxa Institute, kandidat doktor manajemen Perbanas Institute)
Foto : Istimewa