Keraton Se-Nusantara, Menjaga Marwah Budaya Indonesia

Jakarta-Kirani, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih priode 2019 -2024, Joko Widodo, memberikan perhatian dan dukungan yang tinggi terhadap budaya. Selama ini, Indonesia dikenal seluruh dunia memiliki kekayaan alam dan kebudayaan. Keberadaan kerajaan dan keraton seNusantara yang sejak zaman dulu dengan kisah sejarah tentang kejayaan merupakan amanah dan marwah budaya adi luhung milik Indonesia.

 

Karena itulah, Presiden Jokowi menaruh perhatian besar pada keberadaan kerajaan dan keraton Nusantara melalui pertemuan yang berlangsung di Istana Negara Bogor pada 4 Januari 2018 lalu. Di pertemuan ini, Jokowi berpesan agar para sultan, raja, pangeran dan pemangku adat kerajaan dan keraton seNusantara atau seluruh Indonesia, untuk terus menjaga, merawat dan melestarikan warisan nilai-nilai budaya adiluhung Indonesia.

 

Menurut Jokowi pihak kerajaan dan keraton seNusantara tidak boleh berhenti hanya pada membangga-banggakan kejayaan masa lalu, tapi ke depannya harus bisa menjadikan warisan nilai budaya para pendahulu kita sebagai modal budaya untuk menghadapi tantangan bangsa Indonesia. Perlu diingat, nilai-nilai budaya keraton yang adiluhung adalah bekal untuk melangkah maju dan penyemangat menghadapi persaingan global yang semakin sengit.

 

Senada dengan imbauan dan dukungan Jokowi terhadap kebudayaan yang belakangan kian gencar didengungkan, apalagi setelah terpilihnya sebagai Presiden Indonesia periode 2019-2024, maka melalui Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) yang terbentuk pada hari Selasa, 6 Agustus 2019, akan membawahi seluruh kerajaan dan keraton seluruh Indonesia. Dalam Musyawarah Agung I yang berlangsung selama dua hari pada 6 hingga 7 Agustus 2019 di Hotel Ibis Style Denpasar, Bali melantik kepengurusan MAKN.

 

Tujuan MAKN adalah membenahi masa depan keberlangsungan kerajaan dan keraton seNusantara demi menjaga marwah budaya Indonesia. Selanjutnya juga ikut berpartisipasi untuk masa depan optimis Indonesia maju.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Raja, Pangeran, dan Putri kerajaan dan keraton seNusantara terpilihlah YM. DR. KPH Eddy Wirabhumi SH MH sebagai Ketua Umum (Ketum) MAKN, dan Hj. Ray. Yani WS Soekotjo Kuswodidjoyo sebagai Sekjen.

 

Menurut Dra. R. Ay Yani WSS Kuswodidjoyo, Penganggeng Kasunanan Sumenep sejak tanggal 5 Agustus 2019 berkumpul seluruh Raja, Pangeran, Putri dari seluruh Kerajaan dan Keraton seNusantara di Bali untuk mengikuti acara musyawarah agung I Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN).

 

Dan wanita yang bisa disapa Bunda Yani ini menjelaskan MAKN merumuskan lima syarat utama untuk menghindari potensi kemunculan raja atau ratu yang mengaku-aku tanpa ada jejak dan sejarah kerajaannya.

 

“Karena itu ada rumusan penting yang harus dimiliki sebuah kerajaan dan keraton yakni adanya lima syarat pertama ada atau memiliki istana atau keraton atau puri, lalu ada raja yang ditabalkan atau dinobatkan, syarat ketiga ada dan memiliki sisillah turun temurun, syarat keempat punya lambang pusaka atau ada situs kerajaan atau keratonnya dan kelima ada masyarakat adatnya.

 

Adapun PYM Ida Tjakarda Jambe Pemecutan, SH, Raja Denpasar IX, kelima syarat ini menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari kemunculan raja, pangeran atau ratu yang abal-abal atau tidak valid.

 

Seperti halnya pernyataan Bunda Yani melalui lima syarat penting tadi akan menjadi dasar kuat sebuah kerajaan atau keraton yang mendukung Persatuan Kesatuan dan Kesatuan NKRI semakin kokoh.

Sementara Kanjeng Pangeran (KPH) Eddy Wirabhumi, dari Keraton Kasunanan Surakarta mengatakan paska Pilpes semua komponen bangsa yang terpolarisasi harus Bersatu. Dan KPH Eddy mengatakan penggiat kebudayaan dan kebhinekaan, dengan adanya keraton-keraton adalah pusat peradaban dari seluruh proses dari peralihan zaman.

 

Keberadaan kerajaan dan keraton merupakan hak asasi kebudayaan yang dlindungi UU Kebudayaan, tercatat juga dalam UU Cagar Budaya dengan persepsi kebhinekaan dan kebangsaan yang harus kembali kepada spirit atau semangat Bhineka Tunggal Ika yang mengutamakan persatuan di atas semua kepentingan.

 

KPH Eddy yang merupakan suami G.K.R Wandansari Koes Moertiyah atau Gusti Moeng Kerabat Keraton Kasunanan Surakarta ini mengatakan, “Sekarang saatnya para pelaku penggiat budaya untuk mengingatkan spirit bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika yang asli menyatu bergandengan tangan untuk mengingatkan berbeda-beda disatukan dengan baju dan budaya Indonesia.”

 

Menurutnya, justru keindahan kita karena keberagaman. Dan kita harus memilah yang satu visi satu jiwa, bukan berarti menolak tetapi kita menyatukan yang sevisi dengan Bhineka Tunggal Ika.

 

KPH Eddy juga sedikit mengulas tentang peran kerajaan dan keraton terhadap bangsa dan negara Indonesia yang sudah ada ikut berperan penting sejak zaman kemerdekaan. Dalam Dokumen BPUPKI yang mengkonsep bangsa Indonesia, kehadiran pihak kerajaan dan keraton di Indonesia terlibat langsung.

 

Kata KPH Eddy, pada era tahun 45 berbeda dengan zaman sekarang. Karena itu perlu sikap yang bijak dan mengena yang dilakukan sesuai dengan zaman kini. “Rasa cinta kebudayaan dan kebhinekaan ini akan menekan masuk atau tumbuhnya ancaman serius bangsa Indonesia saat ini seperti radikalisme dan intoleransi.”

 

KPH Eddy menegaskan, sekarang, kita tidak bisa hanya melawan secara fisik seperti era perjuangan. Sekarang, kita melakukan perlawanan dengan knowledge atau ilmu pengetahuan tentang peninggalan nilai-nilai luhur kita akan diungkapkan tidak sebatas penguatan negara dan bangsa.

 

“Justru kita mempersiapkan menuju ke arah Indonesia menjadi negara yang bisa mandiri dalam tiga aspek penting yaitu pangan, energi dan keuangan,” kata KPH Eddy.

 

Dan melalui MAKN yang memiliki sekitar 56 kerajaan dan keraton seNusantara, kata KPH Eddy seharusnya mampu melakukan peran penting untuk mewujudkan Indonesia bermandiri dalam tiga aspek penting di atas.

 

“Cara yang bisa dilakukan keberadaan kerajaan atau keraton seNusantara bisa melakukan peran budaya, pariwisata dan potensi ekonomi.”

 

Teks & Foto : Hadriani. P

Facebook Comments